Pengertian Hukum Hutang Piutang : Penjelasan Umum

  • Whatsapp
Pengertian Hukum Hutang Piutang
Pengertian Hukum Hutang Piutang
Sending
User Rating 0 (0 votes)

Pada tulisan ini akan dibahas mengenai pengertian hukum hutang piutang. Defenisi Hutang Piutang dimuat dan dijelaskan dalam Pasal 1721 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut : “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengemballikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula atau atas kesepakatan bersama”.

Pengertian Hukum Hutang Piutang : Penjelasan Umum

Pengertian Hukum Hutang Piutang
Pengertian Hukum Hutang Piutang

Didalam Pasal 1721 KUHPer Pengertian Hutang Piutang disejajarkan atau disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Dalam Perjanjian Hutang Piutang antara pemberi hutang dan penerima hutang biasanya dilakukan dengan sebuah perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

Read More



Adapun dasar hukum perjanjian atau kontrak terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yakni yang berbunyi sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.Penjelasan Hukum Hutang atau perjanjian utang piutang seharusnya didasarkan kepada Pasal 1320 KUHPer yang memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Unsur yang pertama dalam penjelasan hukum hutang atau perjanjian utang piutang adalah kata sepakat.Kata sepakat tersebut dapat dibatalkan apabila ditemui unsur-unsur penipuan, paksaan dan kekhilafan. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat dapat terjadi dengan tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat).

Baca juga : Pengertian Hosting dan Domain

Suatu perjanjian dikatakan belum memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :




a. Unsur paksaan (dwang)

Paksaan adalah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang.

b. Unsur kekeliruan (dwaling)

Kekeliruan dapat terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (bedrog)

Apabila sebuah pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Suatu perjanjian yang tidak mengandung unsur kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdata.

Dalam penjelasan hukum hutang piutang atau perjanjian utang piutang kata sepakat tidak dapat dikatakan ada jika masih ada dari ketiga unsur diatas.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Seseorang dikatakan telah cakap hukum jika telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek/hal yang jelas. Artinya seiap apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci (jenis, jumlah, harga) atau keterangan terhadap objek sudah cukup jelas, dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak akan terjadi sebuah perselisihan antara para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian hukum hutang selanjutnya adalah suatu sebab yang halal. Maksudnya ialah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum dan bahwa isi daripada perjanjian tersebut harus mempunyai tujuan/causa yang dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Untuk duasyarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, yaitu apabila salah satu tidak dipenuhi maka salah satu pihak dapat dimintai pembatalan (canceling), dalam Pasal 1454 KUH Perdata, jangka waktu permintaan pembatalan perjanjian dibatasi sampai 5 tahun, sedangkan dua syarat yang kedua, dinamakan syarat-syarat objektif, apabila salah satu tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya(null and void).

Baca Juga : Apa itu Developer Playstore

Ke empat syarat tersebut diatas menjadi dasar atau tolak ukur untuk membuat surat perjanjian utang piutang dan menjadi tolak ukur dalam pengertian hukum hutang. Jadi jika nantinya si penerima utang ingkar janji untuk membayar utangnya, maka si pemberi utang dapat melakukan teguran / somasi kepada si penerima utang atau bahkan menggugat ke Pengadilan Negeri. Jika yang meminjam uang telah lalai untuk tidak mengembalikan uang pinjaman dari kita maka dalam Hukum Perdata dinamakan dengan Wanprestasi.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian.



J satrio menyatakan bahwa Suatu keadaan dimana debitur tidak lagi memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Bentuk-bentuk Wanprestasi

  1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
  2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
  3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
  4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi

  1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur untuk debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
  2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur untuk debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Isi Peringatan

  1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
  2. Dasar teguran;
  3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi (misalnya tanggal 9 Agustus 2012).

Somasi ini dimuat dan diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Adapun bunyi pasal 1238 KUHPerdata adalah :

“Debitur dinyatakan telah lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 KUHPerdata :




Penggantian biaya, kerugian dan bunga dikarenakan tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kreditor memiliki hak meminta ganti rugi yang sesuai pada Pasal 1243 KUHPerdata.

Debitur harus membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai dan ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243  KUHPerdata). Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.

Penjelasan hukum hutang dari pasal diatas lebih rinci dibawah ini :

  • Biaya ialah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak
  • Rugi ialah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur
  • Bunga ialah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Didalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan ada sepuluh (10) cara pembatalan suatu perikatan yaitu :

  1. Pembayaran, merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela,
  2. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti penyimpanan atau penitipan,
  3. Pembaharuan utang,
  4. Penjumpaan utang atau kompensasi,
  5. Percampuran utang,
  6. Pembebasan utang,
  7. Musnahnya barang yang terutang,
  8. Batal/ pembatalan,
  9. Berlakunya suatu syarat batal,
  10. Lewat waktu.

Nah itulah pengertian hukum hutang piutang atau perjanjian hutang piutang. Semoga bermanfaat.

Related posts