Pengertian Hukum Pidana : Tujuan, dan Klasifikasi

  • Whatsapp
Pengertian Hukum Pidana
Pengertian Hukum Pidana
Sending
User Rating 0 (0 votes)

Pembahasan kita kali ini adalah mengenai penjelasan pengertian hukum pidana. Hukum Pidana adalah salah satu bagian independen dari Hukum Publik dan merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu.

Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari berbagai ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berfungsi merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada pada setiap masanya.

Read More

Pengertian Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana
Pengertian Hukum Pidana

Penjelasan pidana terlebih dahulu harus dibatasi melalui defenisi-defenisi agar nantinya dapat terstruktur cakupan bahasanya.

Pengertian Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Yaitu perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain-lain.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Contoh-contoh Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah:

  • Pembunuhan
  • Pencurian
  • Penipuan
  • Perampokan
  • Penganiayaan
  • Pemerkosaan
  • Korupsi

Menurut Dr. Abdullah Mabruk an-Najar yang memaparkkan pengertian pidana melalui defenisi Hukum Pidana yaitu sebagai Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh yang didakwahkan dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.

Hukum pidana dalam penjelasan pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

  • Menetukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
  • Menetapkan dan dalam hal apa dan kapan untuk mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  • Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.

Defenisi Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), disengaja agar dirasakan sebagai nestapa (Sudarto).

Tujuan Hukum Pidana

Penjelasan pidana berisi tujuan hukum pidana. Secara jelas tujuan dari hukum pidana itu ada dua, yaitu:

  • Agar menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
  • Agar mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya

Tujuan hukum pidana ini sebetulnya mengandung makna sebagai pencegahan terhadap gejala sosial yang dinilai kurang sehat di samping rehabilitasi bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.

Jadi arti Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Akan Tetapi jika di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu, maka dipelajari oleh dalam ilmu kriminologi.

Di dalam kriminologi itulah kemudian diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial.

Di samping itu juga ada disiplin ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu Psikologi. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang membantu hukum pidana dan berfungsi untuk mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motifnya, apa akibatnya dan perbuatan apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan perbuatan itu.

Klasifikasi Hukum Pidana

Penjelasan pidana harus diklasifikasikan berdasarkan subtansinya. Secara substansial (Ius Poenalle) ini merupakan hukum pidana

Dalam pengertian objektif menyatakan bahwa sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang, yaitu:

  • Hukum Materil merupakan cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melanggarnya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini memilikii keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain-lain.
  • Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Agar tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara ialah ketentuan yang mengatur bagaimana cara supaya hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat dari hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana dibutuhkan hukum acara pidana.

Dr. Mansur Sa’id Isma’il dalam diktat memaparkan penjelasan pidana melalui pengertian Hukum Acara Pidana sebagai ”kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwa pidana mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai pada penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang masih merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilannnya”.

Maka jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:

  • Dakwa Pidana, yaitu sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
  • Dakwa Perdata, adalah yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
  • Pelaksanaan Peradilan, yaitu yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.

Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dimasukkan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena bersifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Hukum Acara dibuat untuk permasalahan-permasalahan yang rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut dalam jaminan nama baik, dan kebebasannya, dan jika memungkinkan juga, berikut pembelaan atasnya.

Untuk mencapai tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak pelaku pidana dan korban.

Penjelasan pidana dalam arti Subyektif disebut Ius Puniendi yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak-hak negara dalam menghukum seseorang yang melakukan perbuatan terlarang.

Ruang Lingkup Hukum Pidana

Penjelasan pidana harus dibatasi berdasarkan ruang lingkupnya. Hukum Pidana memiliki ruang lingkup disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana.

Menurut Simons kejadian pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur pidana, yaitu:

Sikap tindak atau perikelakuan manusia

Melanggar hukum, kecuali jika ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya seseorang yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.

Pelaku harus menyadari bahwa perbuatan itu adalah pelanggaran hukum

Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak itu. Orang yang memecahkan kaca tersebut merupakan orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana atau delik dibedakan dalam:

  • Delik formil, tekanan perumusan delik ini adalah tindakan atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
  • Delik materiil, tekanan perumusan delik ini ialah sebab dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.

Misalnya pasal 359 KUHP yang menyinggung masalah penjelasan pidana:

Dalam Hukum Pidana suatu adagium berbunyi : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai asas legalitas .

Aturan hukum pidana diperuntukkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah:

  1. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel)
  2. Asas nasionalitas aktif (actief nationaliteitsbeginsel)
  3. Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteitsbeginsel)

Sistem Hukuman

Penjelasan pidana dalam hal hasil akhir adalah berisi system hukuman. Sistem hukuman yang dimuat dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan, menjelaskan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana meliputi:

  1. Hukuman Pokok (hoofd straffen ).
  2. Hukuman mati
  3. Hukuman penjara
  4. Hukuman kurungan
  5. Hukuman denda
  6. Hukuman Tambahan (Bijkomende staffen)
  7. Pencabutan beberapa hak tertentu
  8. Perampasan barang-barang tertentu
  9. Pengumuman putusan hakim.

Nah itulah pembahasan mengenai penjelasan pidana. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat Anda.

Related posts