Pengertian Penggelapan Dana Perusahaan

  • Whatsapp
Pengertian Penggelapan Dana
Pengertian Penggelapan Dana

Pengertian penggelapan dana perusahaan dalam arti luas merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja yang memiliki penguasaan terhadap barang (akibat dari hubungan kerja) adalah salah satu kasus yang sangat menyita perhatian publik, baik dari segi proses penanganan kasusnya maupun implikasinya terhadap keputusan yang diambil. Tulisan ini akan mengurai beberapa segi dari permasalahan tindak pidana ini.

Hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan memunculkan kewenangan bagi pekerja untuk mendapatlan hak dan melakukan kewajibannya.

Read More

Pengertian Penggelapan Dana Perusahaan

Pengertian Penggelapan Dana
Pengertian Penggelapan Dana

Dalam rangka menjalankan kewenangannya selalu terbuka peluang terjadinya peyelewengan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik aturan internal maupun eksternal (ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).



Hubungan kerja yang dilakukan dapat berdampak terhadap kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia (pekerja) dalam mengimplementasikan hubungan kerja.

Wujud penyimpangan kewenangan itu mengarah pada tindak pidana penggelapan dana perusahaan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan-kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan perusahaan.

Soerjono Soekanto pada tulisannya dalam Buku Pokok Pokok Sosiologi Hukum mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Bagaimanapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus sebagaiamana contoh hukum kebiasaan dan contoh hukum positif.

Faktor Penggelapan Uang Kantor

Hal itu utamanya disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil sebagaimana perbedaan hukum pidana dan perdata.



Soesilo menyatakan bahwa penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 dalam rangka melaksanakan fungsi hukum menurut ahli.

Perbedaannya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan disebabkan oleh kejahatan diancam karena penggelapan dana perusahaan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah sebagaimana macam macam hukum privat. Sebagai contoh dari hal ini adalah penggelapan dana perusahaan oleh pekerja.

Penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam bentuk pokok dasar, yang berbunyi:

“Barangsiapa yang dengan sengaja melawan hukum, mengakui sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan, dengan kurungan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan Pasal 374, yang jika dilihat dari sisi praksisnya dapat berbentuk penggelapan dana kegiatan, mark-up nilai transaksi, pemalsuan tanda-tangan, pemalsuan surat keterangan dokter, penerimaan grativikasi, pembobolan sistem aturan lembaga, dll. Kendati sudah diatur dalam undang-undang.

Pengertian Penggelapan Dana : Study Case

Tidak semua perusahaan memutuskan pada tahap awal untuk langsung menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus-kasus demikian biasanya terlebih dahulu diproses secara internal.




Penanganan kasus seperti ini khususnya penggelapan dana perusahaan harusnya dilakukan secara internal terlebih dahulu dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut.

Kemudian, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Jika dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta untuk dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait.

Surat Pernyataan yang dibuat oleh pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor Kepolisian setempat.

Jerat pidana sebagai sanksi dalam hal pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan kuasa yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 tahun.

Namun dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan di mana para pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk melakukan penyelesaian masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang dihasilkan dari penggelapan dana perusahaan.




Kemudian pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri. Hal ini dimuat pengaturannya dalam UU No. 13 Tahun 2013, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1,2,3,4), bahwasanya pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan pula bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga PPHI.

Dan tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak akan memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja.

Jika subjek pelaku tindak pidana penggelapan dana perusahaan ini ialah pegawai negeri dan/atau pemegang jabatan publik lainnya, maka ketentuan Pasal 415 KUHP dapat dijadikan acuannya.

Apabila pegawai atau pejabat ini diberi kewenangan menguasai uang atau surat berharga dan kemudian menyalahgunakan kewenangan ini, baik dilakukannya sendiri maupun membiarkannya dilakukan oleh orang lain, maka perbuatan ini juga dikualifikasikan sebagai penggelapan.

Kualifikasi tindak pidana ini juga berhubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contoh Kasus Perusahaan

Contoh kasus penggelapan Dana perusahaan bisa dijadikan pelajaran berharga untuk kita semua. Memang desakan ekonomi kadang kala membuat kita tidak dapat berpikir jernih sehingga terjerumus dalam tindak kejahatan penggelapan.

Berikut 2 Contoh Kasus Penggelapan Uang Perusahaan yang cukup menghebohkan.

Tahun 2011

Agung Mulya adalah Seorang karyawan PT Kusuma diringkus oleh Reskrim Polsekta Jelutung atas dugaan Penggelapan dana perusahaan sampai Rp 774 juta. Beni (karyawan itu) adalah seorang sales dan kolektor di perusahaan tempatnya bekerja.

Uang hasil pengumpulan tidak disetor ke perusahaan melainkan dipakai untuk kepentingan lain. Uang perusahaan hasil penjualan keramik itu nyatanya dipakai untuk berjudi.

Mulanya ia memakai uang perusahaan senilai Rp 30 juta untuk beli togel namun kalah. Akibat dari hal itu ia berusaha menutupi uang yang terpakai dengan membeli togel lagi. Ia pun kemudian berulang kali kalah. Hal ini merupakan salah satu dari pengertian penggelapan dana dalam arti yang lebih luas.




Kapolsek Jelutung menyampaikan bahwa pelaku ditangkap di kantornya. Tersangka dikenakan pasal 374 KUHPidana mengenai penggelapan dalam jabatan.

Ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dana perusahaan ini yaitu maksimal 5 tahun penjara. Beni bebas melakukan penggelapan karena mendapat kepercayaan sebagai sales sekaligus kolektor tagihan perusahaan.

Dugaan perusahaan timbul setelah dilaksanakannya audit keuangan rutin. Melalui audit itu ditemukanlah kejanggalan akan keterlambatan pembayaran beberapa rekanan perusahaan. Beni pun kemudian merekomendasikan diri sendiri untuk melakukan penagihan.

Tersangka beralasan bahwa rekanan perusahaan itu sibuk dan sulit ditemui. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata semua rekanan tidak ada yang telat membayar.

Usaha penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan tersangka dan perusahaan. Pimpinan perusahaan menyambut baik upaya penyelesaian itu dimana tersangka kemudian menjanjikan untuk mengganti kerugian.

Namun hingga jatuh tempo uang perusahaan itu tidak juga dikembalikan. Akhirnya perusahaan habis kesabaran dan kemudian melaporkan tersangka ke polisi.

Tahun 2014

warga Demak atas nama Fitri menerima vonis pengadilan berupa penjara 1 tahun 6 bulan setelah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dengan jumlah Rp 250juta.

Karena kekuasaannya, terdakwa yang menjabat pada bagian piutang dan penagihan di perusahaan PT Sentral Harapan Jaya telah menggelapkan uang 88 pelanggan yang melakukan pembayaran pada perusahaan.




Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian besar pada perusahaan.

Awal mula terdeteksinya penggelapan dana perusahaan ini yaitu setelah perusahaan melakukan audit keuangan. Hasil audit keuangan menunjukkan adanya ketidak cocokan data antara bagian akunting dengan besaran tagihan yang didapatkan.

Setelah diperiksa lebih lanjut didapatkan data bahwa uang sejumlah Rp 250 juta milik perusahaan belum diterima. Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan untuk membeli TV, lemari es, blackberry dan kepentingan harian lainnya.

Inilah penjelasan mengenai pengertian penggelapan dana perusaahan. Semoga menjadi referensi buat Anda. Semoga bermanfaat!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 14682

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related posts