Pengertian Perdata : Penjelasan, Sejarah, dan Asas Hukum

  • Whatsapp
Pengertian Perdata
Pengertian Perdata

Tulisan ini akan membahas mengenai pengertian perdata. Hukum perdata adalah ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam kehidupan masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia pada awalnya dari bahasa Belanda “BUrgerlik Recht” yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan.

Secara umum, pengertian hukum perdata adalah segala peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan masyarakat. Dalam penjelasan perdata hukum perdata disebut juga dengan hukum private karena mengatur kepentingan perseorangan.

Read More

Pengertian Perdata Menurut Para Ahli

Pengertian Perdata
Pengertian Perdata

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan hukum perdata, ini uraiannya.

Baca Juga : Pengertian Personal Branding

Defenisi atau pengertian Hukum Perdata menurut Prof. Subekti adalah segala hukum private materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara pengertian Hukum Perdata menurut Prof. Sudikno Mertokusumo ialah keseluruhan aturan yang mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluargan dan dalam pergaulan masyarakat.

Sejarah Hukum Perdata

Untuk memahami lebih dalam penjelasan perdata kita perlu untuk mengkaji sejarahnya. Hukum perdata di Indonesia diadopsi dari hukum perdata Romwi. Akan tetapi, karena adanya perbedaan peraturan pada tiap-tiap daerah menjadikan orang mencari jalan yang mempunyai kepastian hukum dan kesatuan hukum. Berdasarkan prakarsa dari Napoleon, di tahun 1804 yang terhimpun dalam hukum perdata yang bernama Code Civil de Francais atau disebut juga dengan Code Napoleon.



Pada tahun 1809-1811, Perancis menjajah Belanda, lalu Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad yang berisikan hampir mirip dengan Code Napoleon dan Code Civil de Francais untuk dijadikan sebagai sumber hukum perdata di Belanda. Setelah penjajahan berakhir dan Belanda disatukan dengan Perancis, Code Napoleon dan Code Civil des Francais tetap digunakan di Belanda

Pada tahun 1814, Belanda membuat susunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil). Dengan dasar kodifikasi hukum Belanda dibuat oleh MR.J.M.KEMPER yang dinamakan ONTWERP KEMPER akan tetapi sebelum menyelesaikan tugasnya, di tahun 1824 Kemper wafat dan kemudian diteruskan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda.

Asas Hukum Perdata

Pada 6 Juli 1830, kodifikasi telah selesai dibuat dengan dibuatnya BW (Burgerlijik Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dan WvK (Wetboek van Koophandle) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dari dasar asas koncordantie atau azas politik, di tahun 1948 kedua Undang-Undang tersebut berlaku di Indonesia dan sampai saat ini disebut dengan KUHP untuk BW dan KUH dagang WvK.

Baca Juga : Pengertian Digital Marketing

Asas-asas hukum perdata dalam penjelasan perdata antara lain yakni :




  • Asas Kebebasan Berkontrak
    Asas ini mengandung maksud bahwa masing-masing orang dapat melakukan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas dimuat dalam 1338 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya”
  • Asas Konsesualisme
    Asas ini berkaitan pada saat terjadi perjanjian. Di pasa 1320 ayat 1 KUHP, syarat wajib perjanjian itu dikarenakan terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak.
  • Asas Kepercayaan
    Asas ini mempunyai maksud bahwa tiap orang yang nantinya akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi yang diantara kedua pihak.
  • Asas Kekuatan Mengikat
    Asas ini menjelaskan bahwa pernjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.
  • Asas Persamaan Hukum
    Asas ini mempunyai arti bahwasanya subjek hukum membuat yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
  • Asas Keseimbangan
    Asas ini mengharapkan dan mau agar kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan.
  • Asas Kepastian Hukum (Asas pacta sunt servada)
    Asas ini diadakan karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHP.
  • Asas Moral
    Asas moral adalah asas yang terikat dalam perikatan wajar, ini artinya perilaku seseorang yang rela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
  • Asas Perlindungan
    Asas ini menginginkan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur. Akan tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah.
  • Asas Kepatutan
    Asas ini berkaitan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan
  • Asas Kepribadian
    Asas ini mewajibkan tiap orang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri.
  • Asas I’tikad Baik
    Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUHP, asas ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, asas ini menyatakan bahwa apa yang akan dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan yang berlaku.

Pengertian Perdata Menurut Sumber Hukum

Volmare membagi pengertian perdata dari segi sumber, terdapat dua sumber hukum perdata yakni sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Dibawahi ini adalah sumber hukum perdata tertulis, antara lain yaitu :




  1. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), adalah ketetapan umum pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia.
  2. Burgelik Wetboek (BW) atau KUH Perdata, adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas koncordantie.
  3. KUH Dagang atau Wetboek van Koopandhel (WvK), yaitu KUH dagang yang terdiri dari 754 pasal mencakup buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran).
  4. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria, UU ini mencabut pemberlakuan Buku II KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum, UU ini mengatur hukum pertanahan yang mempunyai landasan pada hukum adat.
  5. Undang-Undang No.1 Tahun 1996mengenai ketetapan pokok- pokok perkawinan
  6. Undang-Undang No.4 Tahun 1996mengenai hak tanggungan terhadap tanah dan juga benda yang berhubungan dengan tanah
  7. Undang-Undang No. 42 Tahun 1996mengenai jaminan fidusia.
  8. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004mengenai lembaga jaminan simpanan
  9. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991mengenai kompilasi hukum Islam.

Macam-Macam Hukum Perdata

Terdapat beberapa klasifikasi jenis penjelasan perdata antara lain :

Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum



1. Hukum Perorangan

Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan kecakapannya untuk mempunyai hak dan juga bertindak sendiri dalam melaksanakan haknya tersebut.

2. Hukum Keluarga

Hukum keluarga adlah hukum yang berkaitan dengan kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan dan perkawinan. Hukum ini terjadi karena terdapat perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya melahirkan anak.

3. Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang benda dan hak yang ada pada benda tersebut. Benda yang termaksud adalah semua benda dan hak yang menjadi miliki orang tua atau sebagai objek hak milik.
Hukum harta kekayaan ini ada dua hal yaitu hukum benda yang sifatnya mutlak atau hak terhadap benda yang diakui dan dihormati oleh setiap orang dan hukum perikatn yang sifatnya kehartaan antar dua orang atau lebih.

4. Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentamg pembagian harta peninggalan seseorang, ahli waris, urutan penerimaan ahli waris, hibah, dan juga wasiat.

Berdasarkan Pembagian Dalam KUHP

Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penjelasan perdata dibagi menjadi:

  1. Buku I mengenai orang, hal ini mengatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.
  2. Buku II mengenai hal benda, hal ini mengatur hukum kebendaan dan hukum waris
  3. Buki III mengenai hal perikatan, hal ini mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang atau pihak tertentu.
  4. Buku IV mengenai pembuktian dan daluarsa, hal ini mengatur mengenai alat pembuktian dan akibat hukum yang timbul dari adanya daluarsa tersebut.

Nah itulah ulasan mengenai pengertian perdata. Semoga dapat menjadi referensi bagi Anda.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 11897

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related posts